Penilaian kinerja Puskesmas adalah suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/ prestasi Puskesmas.

Pelaksanaan penilaian dimulai dari tingkat Puskesmas sebagai instrumen mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melakukan verifikasi hasilnya. Adapun aspek penilaian meliputi hasil pencapaian cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan (khusus bagi Puskesmas yang telah mengembangkan mutu pelayanan) atas perhitungan seluruh Puskesmas. Berdasarkan hasil verifikasi, dinas kesehatan kabupaten / kota bersama Puskesmas dapat menetapkan Puskesmas kedalam kelompok (I,II,III) sesuai dengan pencapaian kinerjanya.Pada setiap kelompok tersebut, dinas kesehatan kabupaten/kota dapat melakukan analisa tingkat kinerja Puskesmas berdasarkan rincian nilainya, sehingga urutan pencapian kinerjanya dapat diketahui, serta dapat dilakukan pembinaan secara lebih mendalam dan terfokus.

TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

Tujuan Umum

Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten / kota.

Tujuan Khusus

1.      Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan.

2.      Mendapatkan gambaran tingkat pencapaian hasil cakupan dan mutu kegiatan serta manajemen Puskesmas pada akhir tahun kegiatan.

3.      Mengetahui tingkat kinerja Puskesmas pada akhir tahun berdasarkan urutan peringkat kategori kelompok Puskesmas.

4.      Mendapatkan informasi analisis kinerja Puskesmas dan bahan masukan dalam penyusunan rencana kegiatan Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk tahun yang akan datang.

Manfaat Penilaian Kinerja Puskesmas :

1.      Puskesmas mengetahui tingkat pencapaian (prestasi) kunjungan dibandingkan dengan target yang harus dicapai.

2.      Puskesmas dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja Puskesmas (output dan outcome)

3.      Puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera pada tahun yang akan datang berdasarkan prioritasnya.

4.      Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat menetapkan dan mendukung kebutuhan sumber daya Puskesmas dan urgensi pembinaan Puskesmas.

5.       

RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS

Ruang lingkup kinerja Puskesmas meliputi penilaian pencapaian hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan, manajemen Puskesmas dan mutu pelayanan. Penilaian terhadap kegiatan upaya kesehatan wajib Puskesmas yang telah ditetapkan di tingkat propinsi dan kegiatan kesehatan pengembangan/inovativ yang ditetapkan oleh propinsi dan bisa ditambahi oleh kabupaten/kota, apabil di wilayah puskesmas tersebut mempunyai program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah diukur dengan kemampuan sumberdaya termasuk ketersediaan dan kompetensi tenaga pelaksananya, degan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan tingkat propinsi dan pusat, yang dilandasi oleh kepentingan daerah dan nasional termasuk konsesnsus global/kesepakaan dunia (antara lain penanggulangan penyakit polio, TBC, malaria, diare, kusta dan lain lain).

Puskesmas yang telah melaksanakan upaya kesehatan pengembangan baik berupa penambahan upaya maupun sub variabel upaya kesehatan inovasi, tetap dilakukan penilaian. Hasil kegiatan (output atau outcome) yang dilakukan puskesmas merupakan nilai tambah dalam penilaian kinerjanya dan tetap harus diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan.

Apabila upaya kesehatan pengembanga tersebut merupakan kebutuhan daerah yang telah didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya di daerah yang berssangkutan maka dimungkinkan untuk dikembangkan secara lebih luas di seluruh puskesmas dalam suatu wilayah kabupaten/kota. Oleh karenanya, kegiatan tersebut sudah harus diperhitungkan untuk dilakukan penilaian di seluruh puskesmas.

Dengan pendekatan demikian maka penilaian pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing puskesmas kemungkinan “tidak lagi sama di seluruh puskesmas”, melainkan hanya berdasarkan “kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas yang bersangkutan”. Secara garis besar lingkup penilaian kinerja puskesmas tersebut berdasarkan pada upaya-upaya puskesmasdalam menyelenggaraka pelayanan kesehatan yang meliputi :

1.      Upaya Kesehata Wajib sesuai dengan kebijakan nasional, dimana penetapan jenis pelayanannya disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

2.      Upaya kesehatan pengembangan/inovatif antara lain penambahanupaya kesehatan atau sub ariabel upaya kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan program kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas.

3.      Pelaksanaan manajemen puskesmas dalam penyelenggaraan kegiatan, meliputi :

4.      Proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan lokakarya mini dan pelaksanaan penilaian kinerja,

5.      Manajemen sumberdaya termasuk manajemen alat, obat, keuangan, dsb.

6.      Mutu pelayanan puskesmas, meliputi :

7.      Penilaian input pelayanan berdasarkan standar yang ditetapkan.

8.      Penilaian proses pelayanan dengan menilai tingkat kepatuhannya terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan.

9.      Penilaian output pelayanan berdasarkan upaya kesehatan yang diselenggarakan. Dimana masing-masing program/kegiatan mempunyai indikator mutu tersendiri, sebagai contoh angka rop out pengobatan pada program penanggulangan TBC.

10. Penilaian outcome pelayanan antara lain melalui pengukuran tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan puskesmas.

Belum semua kegatan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas dapat dinilai tingkat mutunya, baik dalam aspek input, proses, output maupun outcomenya, karena indikator dan mekanisme untuk penilaiannya belum ditentukan. Sehingga secara keseluruhan tidak akan diukur dalam penilaian kinerja, akan tetapi dipilih beberapa indikator yang sudah ada standar penilaiannya.